Selasa, 07 September 2010

Pangkas Pajak Demi Gaet Investor Malaysia




Harian Kontan, Senin 23 Agustus 2010

JAKARTA. Rangsangan bagi investor asal Malaysia menyerbu Indonesia kian besar. Pasalnya, kedua negara sepakat memangkas tarif batas maksimum pajak atas penghasilan dividen, bunga, dari royalti, dari sebelumnya sebesar 15% menjadi hanya 10%.
Aturan main ini termaktub dalam Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Malaysia. Ketentuan tarif batas maksimum pajak ini berlaku mulai 1 September 2010.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah menyatakan, pengurangan tarif pajak atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti ini juga bertujuan sebagai pemikat bagi investor Malaysia menanamkan dananya di Indonesia. "Untuk mendorong investasi dari Malaysia," katanya (22/8).

Maklum, investasi negeri jiran itu di negara kita terbilang masih mini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, hingga triwulan I-2010, duit investor Malaysia yang dibiakkan di Indonesia US$ 77,3 juta dalam 23 proyek. Malaysia menempati posisi ke delapan, jauh di bawah Singapura yang menduduki urutan teratas. Tapi posisi Malaysia di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Iqbal mengungkapkan, tidak hanya Indonesia yang memungut pajak atas penghasilan dividen, bunga, dari royalti sebesar 10% dari perorangan atau perusahaan Malaysia. Sebaliknya, Malaysia juga mengenakan besaran tarif yang sama kepada pribadi dan badan usaha kita.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, pungutan pajak atas penghasilan dividen maksimal 10% itu tidak berlaku untuk perusahaan yang melantai di bursa. Jadi, "Kalau pasar modal ada jaringan khusus, di mana emitennya kan kena tarif final, yakni 20%," ujar dia.

Padahal, cukup banyak investor Malaysia yang mendekap saham mayoritas di perusahaan kakap Indonesia yang sudah tercatat di bursa. Contoh, CIMB Group Sdn. Bhd. yang mengantongi 77,24% saham PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lalu, Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. dan Mayban Offshore (Labuan) Services Sdn. Bhd., yang masing-masing memiliki 54,33% dan 43,08% di PT Bank International Indonesia Tbk.

Selain memangkas tarif batas maksimum pajak atas penghasilan, Tjiptardjo bilang, kedua negara juga sepakat mengubah ruang lingkup pemberlakuan. Sehingga, manfaat P3B tidak berlaku lagi bagi kegiatan usaha Labuan offshore sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan Malaysia.

Ditjen Pajak akan renegosiasi tax treaty

Bisnis.com, Selasa 24 Agustus 2010

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah mengkaji kemungkinan renegosiasi dengan beberapa negara mitra perjanjianpenghindaran pajak berganda (P3B/tax treaty).
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan negara mitra P3B yang telah melakukan penyesuaian tarif pajak di dalam negeri.

"Misalnya, dulu kami lemah, kami sudah menaikkan sekarang tarifnya atau sebaliknya. Kan perubahan tarif di negara-negara lain sudah banyak," katanya pada saat ditemui di gedung DPR hari ini.

Menurut dia, keberadaan P3B adalah untuk menghindari terjadinya pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap satu wajib pajak sehingga mekanisme pemajakannya dilakukan berdasarkan mekanisme sharing.

"Agar pajaknya jangan ke sana [negara mitra] saja, itu dibagi-bagi. Jadi ada suatu perubahan tarif itu mempengaruhi P3B, nanti beberapa tahun harus kita runding lagi. Seperti Indonesia saja kan tarifnya turun," tuturnya.

Selain dalam rangka penyesuaian tarif pajak, jelas Tjiptardjo, renegosiasi juga dilakukan dalam rangka memperluas akses pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dengan negara mitra P3B.

"Renegosiasi itu biasanya juga untuk pasal khusus tentang EOT [exchange of information] atau pertukaran informasi pajak," ujarnya. Pelaksanaan renegosiasi hanya bisa dilakukan atas keinginan dari kedua belah pihak.

Sebelumnya, dalam pertemuan sejumlah negara anggota Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) pada awal tahun ini diketahui telah meminta renegosiasi tentang pasal EOT dalam P3B dengan Indonesia.

SGATAR merupakan organisasi institusi perpajakan se-Asia Pasifik yang terdiri dari 15 negara yaitu Indonesia, Australia, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Macau, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, China Taipei, Thailand dan Vietnam.

Menurut Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Sjarifudin Alsah, Indonesia kini sedang menjajaki renegosiasi pasal EOT dengan 20 negara. Renegosiasi pasal EOT dimaksudkan untuk memberikan standar

baru dalam hal tatacara pelaksanan pertukaran informasi perpajakan yang mengacu kepada OECD model dan UN model karena selama ini tidak ada standar yang digunakan dalam kegiatan pertukaran informasi perpajakan tersebut sehingga prosesnya sangat berbelit dan lama.


Bisnis.com, 23 Agustus 2010

Ditjen Pajak Tolak Zakat Bisa Mengurangi Pajak

Harian Kontan, Sabtu 28 Agustus 2010

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochamad Tjiptardjo menolak rencana pembayaran zakat bisa mengurangi setoran pajak. Pasalnya dia khawatir, jika aturan yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat itu berlaku, justru berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
Tjiptardjo tidak sepakat dengan isi draft RUU Zakat yang merupakan revisi dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. "Kalau itu dilakukan sama saja pemerintah memberi subsidi pada para pembayar zakat,"ujarnya menanggapi beleid yang sedang dibahas di Komisi VIII, kemarin. Menurutnya, dalam UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan (PPh) telah diatur beleid mengenai orang yang telah membayar zakat. Tjiptardjo menyatakan, pembayaran pajak kepada amil zakat yang ditunjuk pemerintah mendapat pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Namun, dalam draft RUU Zakat, disebutkan zakat merupakan bagian pengurangan pajak. Pengamat pajak Agus Susanto Lihin mengatakan, memang ada perbedaan antara pajak sebagai pengurang pajak penghasilan seperti dalam UU PPh dan dalam draft RUU Zakat. Dalam UU PPh, "Zakat di sini masuk sebagai biaya buat mengurangi Penghasilan Kena Pajak,"ujarnya. Sedangkan, dalam draft RUU Zakat, zakat menjadi bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) sehingga menyetor zakat sama seperti membayar PPh. Akibatnya setoran PPh ke kas negara bisa berkurang karena digantikan dengan setoran zakat ke badan amil zakat yang dananya tak masuk ke kas negara. Namun Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Nasional Ahmad Juwaini, membantah bila pola dalam draft RUU Zakat mengurangi penerimaan pajak negara. Ia mencontohkan Malaysia. Ketika Negeri Jiran itu menerapkan zakat bisa mengurangi pajak, ternyata penerimaan zakat dan pajak justru bertambah. Pertambahan nilai pajak ini karena justru semakin banyak orang yang menjadi wajib pajak baru.

Berdasarkan data yang tercatat di Malaysia, selama kurun waktu 2001-2005 pemberlakuan zakat mengurangi pajak, dapat meningkatkan penerimaan zakat hingga 50% dan peningkatan penerimaan pajak sebesar 30%. Sehingga, dari data itu, FOZ berharap pemerintah tidak khawatir terjadi pengurangan penerimaan pajak.


Harian Kontan, 28 Agustus 2010

Pemerintah kaji aturan baru insentif pajak

Bisnis.com, Selasa 7 September 2010
Cari Berita Pajak Kirim Komentar Beritahu Teman Cetak A A A
Berita Terkait

* Investor Bakal Peroleh Keringanan Pajak
* TAJUK, Subsidi Rumah Bergeser, Pengawasan Diperketat
* Pengusaha infrastruktur minta tax holiday
* Ditjen Pajak Tolak Zakat Bisa Mengurangi Pajak
* Pajak Progresif Ditetapkan Maksimal 4,5%

JAKARTA: Selain keringanan pajak (tax allowance), pemerintah tengah mengkaji ragam insentif lainnya, seperti tax holiday dan pajak DTP, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing usaha di Tanah Air.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, pihaknya bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait tengah mengodok ketentuan baru insentif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Selain tax allowance, bagi investasi pioneer berskala besar, dikaji pula jenis insentif lainnya, seperti tax holiday dan fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah (DTP).

“Sekarang pemerintah belum berfikir untuk mengambil inisiatif untuk memberikan tax amnesty (penghapusan beban pajak). Yang sekarang aktif digodok adalah tax holiday dan insentif DTP. Nanti kalaiu memang diperlukan, kita akan pertimbangkan untuk bisa dilakukan tax amnesty,” ujar dia di sela-sela acara buka puasa bersama di kantor Kemenko Perekonomian, tadi malam.

Dia menegaskan opsi-opsi insentif tersebut belum final, masih dibahas lebih lanjut untuk mencari bentuk insentif yang paling tepat. Namun, Agus mengingatkan upaya meringankan beban usaha yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah adalah penyediaan infrastruktur dasar dan energi yang memadai.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjelaskan tax amnesty tidak mutlak diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi baru di Tanah Air. Adapun yang lebih menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke Indonesia adalah terfokus pada ketersediaan infrastruktur, kepastian hokum dan politik, serta jaminan keamanan.

“Tax amnesty sebagai pra kondisi untuk mendatangkan investasi ke Indonesia itu tidak betul. Yang harus disikapi adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur. Investor kalau datang ke Indonesia yang dilihat pertama kali bukanlah tax rate atau tax amnesty , tetapi bagaimana kepastian hukum dan politik, proses pelayanan, dan keamanan,” tuturnya.

Menurut dia, jika semua persyaratan standar tersebut sudah bisa dipenuhi pemerintah, investasi skala besar akan banyak yang masuk. “Kalau ini sudah bisa dilakukan akan sangat membantu kepentingan kita untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih rasional lagi.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, menuturkan peningkatan daya saing usaha di Tanah Air erat juga kaitannya dengan upaya meningkatkan peringkat utang (credit rating) Indonesia. Pasalnya, lembaga pemeringkat Internasional menjadikan factor daya saing sebagai salah satu indikator penilai untuk meningkatkan credit rating Indonesia menjadi investment grade.

“Salah satu untuk meningkatkan itu adalah factor produktivitas . Harus ditingkatkan konten dari teknologi dan infrastrukturnya,” kata dia.

Terkait hal tersebut, lanjut Hatta, pemerintah sudah berbenah diri dengan menggelontorkan anggaran belanja infrastruktur yang semakin besar dan mempermudah akses permodalan usaha, dan mendorong proyek-proyek kemitraan pemerinta dengan swasta (KPS).

“Walaupun suku bunga masih tinggi, tapi jangan lupa rupiah menguat stabil, investasi bergulir terus meningkat, dan di daerah-daerah, tidak hanya di Jawa, bisa dilihat peningkatan investasinya,” papar dia.

Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan, menambahkan World Economic Forum dalam pertemuan mendatang akan mengumumkan peringkat daya saing Indonesia di dunia internasional. Sekedar bocoran, rangking Indonesia dipastikan meningkat dari posisi sebelumnya yang terlihat dari perbaikan iklim usaha, serta birokrasi dan layanan pemerintah.

“Daya saing kita membaik, meski tidak 100% atau sempurna. Yakni dari sisi iklim usaha, dan yang mengejutkan adalah ada perbaikan dari sisi birokrasi dan pelayanan pemerintah,” ungkapnya.

Namun, lanjut Mari, dari sisi ketersediaan infrastruktur masih belum memuaskan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Mari juga masih enggan membocorkan berapa besar kenaikan peringkat daya saing usaha Indonesia tersebut.


Bisnis.com, 7 September 2010

Rabu, 14 Juli 2010

sistem online dalam pemungutan pajak daerah bali

Denpasar (ANTARA News) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika sangat mendukung Fraksi Partai Demokrat untuk menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah, khususnya kendaraan bermotor.
Pemda mengharapkan dengan sistem online pelayanan akan lebih mudah dan cepat sekaligus mengurangi praktik-praktik yang kurang sehat, kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, pengkajian dan koordinasi terhadap pelaksanaan sistem tersebut sedang dilakukan oleh Dinas Pendapatan setempat.

Penerapan sistem jaringan online itu penting mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Bali rata-rata mampu memberikan kontribusi sebesar 63,1 persen terhadap APBD selama kurun waktu delapan tahun,2002-2009.

PAD Bali 2009 sebesar Rp1,1 triliun atau 61,19 persen terhadap APBD Bali yang mencapai Rp1,9 triliun. Sebelumnya, 2008 kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 63,30 persen, naik dari tahun 2002 yang hanya 52,42 persen.

Hal itu berkat PAD Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2002 PAD Pulau Dewata hanya tercatat Rp467,74 miliar meningkat menjadi Rp559,68 miliar pada tahun 2004 dan tahun 2009 sebesar Rp1,05 triliun.

Ketut Teneng menjelaskan, selama 2009 PAD Bali mencapai Rp1,05 triliun atau 119,08 persen dari sasaran yang hanya Rp977,41 miliar.

Dari PAD tersebut, sekitar 90 persen ditopang oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Oleh sebab itu, Pemprov Bali lebih mengintensifkan kedua pajak andalan tersebut, disamping pajak-pajak potensial lainnya dengan harapan mampu meningkatkan PAD untuk menopang APBD setempat.

Ketut Teneng menambahkan, Dinas Pendapatan Daerah Bali sedang berupaya menyempurnakan pemungutan PKB dan BBNKB dengan merancang sistem pembayaran secara online.

Dispenda Bali sedang membuat perencanaan dan diharapkan bisa diterapkan dalam tahun 2011 atau 2012.

Di Bali hingga kini tercatat 1,7 juta unit kendaraan bermotor, sebagian besar adalah sepeda motor. Adanya pelayanan sistem dalam jaringan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Selain adanya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban serta didukung sistem pelayanan yang baik, diharapkan mampu meningkatkan PAD, jelas Ketut Teneng.


antaranews.com, 13 Juli 2010

Kamis, 20 Mei 2010

Kondisi Ekonomi Global Jadi Penyebab Setoran Pajak Turun

JAKARTA. Pemerintah masih terus mencari tahu penyebab penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga April tahun ini yang menciut ketimbang periode yang sama tahun lalu. Dugaan sementara, penurunan tersebut akibat kondisi ekonomi dunia yang belum stabil benar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak M. Iqbal Alamsjah mengatakan, situasi ekonomi global masih naik turun. Begitu juga dengan harga komoditas pertambangan. Alhasil, "Penerimaan negara dari pajak sektor pertambangan ikut lesu," ujarnya ke KONTAN, Senin (17/5).

Modul Penerimaan Negara Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sepanjang Januari hingga April 2010 hanya Rp 11,54 triliun. Jumlah ini turun lumayan banyak dibandingkan dengan periode sama di 2009 lalu yang mencapai Rp 13,28 triliun.

Padahal, meski naik turun harga komoditas pertambangan selama empat bulan pertama tahun ini cenderung meningkat. Namun, Iqbal menampik, kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak pertambangan.


"Ya, bisa saja harga komoditasnya naik, tapi running perusahaan pertambangan memiliki biaya yang kemungkinan juga naik, sehingga mengurangi setoran pajak mereka," kata Iqbal.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu bilang, pemerintah masih terus menelusuri penyebab melorotnya penerimaan pajak sektor pertambangan. "Kami lihat terlebih dahulu, komoditas pertambangan yang mana yang menurun, lalu dibandingkan dengan objek yang sama pada periode sebelumnya. Apa masalahnya, apakah terkendala undang-undang terkait atau tidak?" ujar calon kuat Wakil Menteri Keuangan ini.

Tapi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao membantah, jika penurunan setoran pajak sektor pertambangan akibat ada perusahaan yang terlambat bayar atau melakukan penyelewengan pajak. "Sejauh ini belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi harus dipetakan terlebih dahulu," tegas Hekinus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah melaporkan penurunan pajak dari sektor pertambangan itu ke Wakil Presiden Boediono. Dan, "Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sudah diminta mencari tahu penyebabnya," ujar dia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penerimaan pajak sektor pertambangan yang menurun tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, saat ini hara komoditas pertambangan di pasar internasional sedang naik.

Rabu, 19 Mei 2010

hotel PKP???

Mengingat jasa di bidang perhotelan bukan termasuk jasa yang dikenakan PPN dan termasuk obyek Pajak Daerah, apakah hotel harus PKP???
dalam hal hotel menyediakan Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel atau hotel menyewakan tempat untuk Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel maka hotel tersebut harus memungut PPN atas kegiatan tersebut. Sehingga hotel tersebut harus mendaftar untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila hotel HANYA menyediakan jasa sebagai berikut :

- Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang lain sebagai pelengkap untuk kemudahan dan kenyamanan.
- Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel.
- Penyewaan ruang acara / pertemuan.
- Tempat makan atau restoran hotel seperti kafe, kantin, bar, pub, dan lain-lain.

Yang sudah merupakan obyek Pajak Daerah, tentunya hotel tidak harus menjadi PKP.