Selasa, 07 September 2010

Pangkas Pajak Demi Gaet Investor Malaysia




Harian Kontan, Senin 23 Agustus 2010

JAKARTA. Rangsangan bagi investor asal Malaysia menyerbu Indonesia kian besar. Pasalnya, kedua negara sepakat memangkas tarif batas maksimum pajak atas penghasilan dividen, bunga, dari royalti, dari sebelumnya sebesar 15% menjadi hanya 10%.
Aturan main ini termaktub dalam Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Malaysia. Ketentuan tarif batas maksimum pajak ini berlaku mulai 1 September 2010.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Iqbal Alamsyah menyatakan, pengurangan tarif pajak atas penghasilan dividen, bunga, dan royalti ini juga bertujuan sebagai pemikat bagi investor Malaysia menanamkan dananya di Indonesia. "Untuk mendorong investasi dari Malaysia," katanya (22/8).

Maklum, investasi negeri jiran itu di negara kita terbilang masih mini. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, hingga triwulan I-2010, duit investor Malaysia yang dibiakkan di Indonesia US$ 77,3 juta dalam 23 proyek. Malaysia menempati posisi ke delapan, jauh di bawah Singapura yang menduduki urutan teratas. Tapi posisi Malaysia di atas negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Iqbal mengungkapkan, tidak hanya Indonesia yang memungut pajak atas penghasilan dividen, bunga, dari royalti sebesar 10% dari perorangan atau perusahaan Malaysia. Sebaliknya, Malaysia juga mengenakan besaran tarif yang sama kepada pribadi dan badan usaha kita.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo, pungutan pajak atas penghasilan dividen maksimal 10% itu tidak berlaku untuk perusahaan yang melantai di bursa. Jadi, "Kalau pasar modal ada jaringan khusus, di mana emitennya kan kena tarif final, yakni 20%," ujar dia.

Padahal, cukup banyak investor Malaysia yang mendekap saham mayoritas di perusahaan kakap Indonesia yang sudah tercatat di bursa. Contoh, CIMB Group Sdn. Bhd. yang mengantongi 77,24% saham PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lalu, Sorak Financial Holdings Pte. Ltd. dan Mayban Offshore (Labuan) Services Sdn. Bhd., yang masing-masing memiliki 54,33% dan 43,08% di PT Bank International Indonesia Tbk.

Selain memangkas tarif batas maksimum pajak atas penghasilan, Tjiptardjo bilang, kedua negara juga sepakat mengubah ruang lingkup pemberlakuan. Sehingga, manfaat P3B tidak berlaku lagi bagi kegiatan usaha Labuan offshore sebagaimana tertuang dalam perundang-undangan Malaysia.

Ditjen Pajak akan renegosiasi tax treaty

Bisnis.com, Selasa 24 Agustus 2010

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak tengah mengkaji kemungkinan renegosiasi dengan beberapa negara mitra perjanjianpenghindaran pajak berganda (P3B/tax treaty).
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan renegosiasi dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan negara mitra P3B yang telah melakukan penyesuaian tarif pajak di dalam negeri.

"Misalnya, dulu kami lemah, kami sudah menaikkan sekarang tarifnya atau sebaliknya. Kan perubahan tarif di negara-negara lain sudah banyak," katanya pada saat ditemui di gedung DPR hari ini.

Menurut dia, keberadaan P3B adalah untuk menghindari terjadinya pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap satu wajib pajak sehingga mekanisme pemajakannya dilakukan berdasarkan mekanisme sharing.

"Agar pajaknya jangan ke sana [negara mitra] saja, itu dibagi-bagi. Jadi ada suatu perubahan tarif itu mempengaruhi P3B, nanti beberapa tahun harus kita runding lagi. Seperti Indonesia saja kan tarifnya turun," tuturnya.

Selain dalam rangka penyesuaian tarif pajak, jelas Tjiptardjo, renegosiasi juga dilakukan dalam rangka memperluas akses pertukaran informasi perpajakan antara Indonesia dengan negara mitra P3B.

"Renegosiasi itu biasanya juga untuk pasal khusus tentang EOT [exchange of information] atau pertukaran informasi pajak," ujarnya. Pelaksanaan renegosiasi hanya bisa dilakukan atas keinginan dari kedua belah pihak.

Sebelumnya, dalam pertemuan sejumlah negara anggota Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR) pada awal tahun ini diketahui telah meminta renegosiasi tentang pasal EOT dalam P3B dengan Indonesia.

SGATAR merupakan organisasi institusi perpajakan se-Asia Pasifik yang terdiri dari 15 negara yaitu Indonesia, Australia, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Macau, Malaysia, New Zealand, Papua New Guinea, Filipina, Singapura, China Taipei, Thailand dan Vietnam.

Menurut Direktur Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Sjarifudin Alsah, Indonesia kini sedang menjajaki renegosiasi pasal EOT dengan 20 negara. Renegosiasi pasal EOT dimaksudkan untuk memberikan standar

baru dalam hal tatacara pelaksanan pertukaran informasi perpajakan yang mengacu kepada OECD model dan UN model karena selama ini tidak ada standar yang digunakan dalam kegiatan pertukaran informasi perpajakan tersebut sehingga prosesnya sangat berbelit dan lama.


Bisnis.com, 23 Agustus 2010

Ditjen Pajak Tolak Zakat Bisa Mengurangi Pajak

Harian Kontan, Sabtu 28 Agustus 2010

JAKARTA. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Mochamad Tjiptardjo menolak rencana pembayaran zakat bisa mengurangi setoran pajak. Pasalnya dia khawatir, jika aturan yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat itu berlaku, justru berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.
Tjiptardjo tidak sepakat dengan isi draft RUU Zakat yang merupakan revisi dari UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. "Kalau itu dilakukan sama saja pemerintah memberi subsidi pada para pembayar zakat,"ujarnya menanggapi beleid yang sedang dibahas di Komisi VIII, kemarin. Menurutnya, dalam UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan (PPh) telah diatur beleid mengenai orang yang telah membayar zakat. Tjiptardjo menyatakan, pembayaran pajak kepada amil zakat yang ditunjuk pemerintah mendapat pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak. Namun, dalam draft RUU Zakat, disebutkan zakat merupakan bagian pengurangan pajak. Pengamat pajak Agus Susanto Lihin mengatakan, memang ada perbedaan antara pajak sebagai pengurang pajak penghasilan seperti dalam UU PPh dan dalam draft RUU Zakat. Dalam UU PPh, "Zakat di sini masuk sebagai biaya buat mengurangi Penghasilan Kena Pajak,"ujarnya. Sedangkan, dalam draft RUU Zakat, zakat menjadi bagian dari Pajak Penghasilan (PPh) sehingga menyetor zakat sama seperti membayar PPh. Akibatnya setoran PPh ke kas negara bisa berkurang karena digantikan dengan setoran zakat ke badan amil zakat yang dananya tak masuk ke kas negara. Namun Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Nasional Ahmad Juwaini, membantah bila pola dalam draft RUU Zakat mengurangi penerimaan pajak negara. Ia mencontohkan Malaysia. Ketika Negeri Jiran itu menerapkan zakat bisa mengurangi pajak, ternyata penerimaan zakat dan pajak justru bertambah. Pertambahan nilai pajak ini karena justru semakin banyak orang yang menjadi wajib pajak baru.

Berdasarkan data yang tercatat di Malaysia, selama kurun waktu 2001-2005 pemberlakuan zakat mengurangi pajak, dapat meningkatkan penerimaan zakat hingga 50% dan peningkatan penerimaan pajak sebesar 30%. Sehingga, dari data itu, FOZ berharap pemerintah tidak khawatir terjadi pengurangan penerimaan pajak.


Harian Kontan, 28 Agustus 2010

Pemerintah kaji aturan baru insentif pajak

Bisnis.com, Selasa 7 September 2010
Cari Berita Pajak Kirim Komentar Beritahu Teman Cetak A A A
Berita Terkait

* Investor Bakal Peroleh Keringanan Pajak
* TAJUK, Subsidi Rumah Bergeser, Pengawasan Diperketat
* Pengusaha infrastruktur minta tax holiday
* Ditjen Pajak Tolak Zakat Bisa Mengurangi Pajak
* Pajak Progresif Ditetapkan Maksimal 4,5%

JAKARTA: Selain keringanan pajak (tax allowance), pemerintah tengah mengkaji ragam insentif lainnya, seperti tax holiday dan pajak DTP, sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing usaha di Tanah Air.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha, pihaknya bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) terkait tengah mengodok ketentuan baru insentif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Selain tax allowance, bagi investasi pioneer berskala besar, dikaji pula jenis insentif lainnya, seperti tax holiday dan fasilitas pajak yang ditanggung pemerintah (DTP).

“Sekarang pemerintah belum berfikir untuk mengambil inisiatif untuk memberikan tax amnesty (penghapusan beban pajak). Yang sekarang aktif digodok adalah tax holiday dan insentif DTP. Nanti kalaiu memang diperlukan, kita akan pertimbangkan untuk bisa dilakukan tax amnesty,” ujar dia di sela-sela acara buka puasa bersama di kantor Kemenko Perekonomian, tadi malam.

Dia menegaskan opsi-opsi insentif tersebut belum final, masih dibahas lebih lanjut untuk mencari bentuk insentif yang paling tepat. Namun, Agus mengingatkan upaya meringankan beban usaha yang sudah dan akan terus dilakukan pemerintah adalah penyediaan infrastruktur dasar dan energi yang memadai.


Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menjelaskan tax amnesty tidak mutlak diberikan pemerintah bagi kegiatan investasi baru di Tanah Air. Adapun yang lebih menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke Indonesia adalah terfokus pada ketersediaan infrastruktur, kepastian hokum dan politik, serta jaminan keamanan.

“Tax amnesty sebagai pra kondisi untuk mendatangkan investasi ke Indonesia itu tidak betul. Yang harus disikapi adalah bagaimana ketersediaan infrastruktur. Investor kalau datang ke Indonesia yang dilihat pertama kali bukanlah tax rate atau tax amnesty , tetapi bagaimana kepastian hukum dan politik, proses pelayanan, dan keamanan,” tuturnya.

Menurut dia, jika semua persyaratan standar tersebut sudah bisa dipenuhi pemerintah, investasi skala besar akan banyak yang masuk. “Kalau ini sudah bisa dilakukan akan sangat membantu kepentingan kita untuk membuat kebijakan fiskal yang lebih rasional lagi.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian, menuturkan peningkatan daya saing usaha di Tanah Air erat juga kaitannya dengan upaya meningkatkan peringkat utang (credit rating) Indonesia. Pasalnya, lembaga pemeringkat Internasional menjadikan factor daya saing sebagai salah satu indikator penilai untuk meningkatkan credit rating Indonesia menjadi investment grade.

“Salah satu untuk meningkatkan itu adalah factor produktivitas . Harus ditingkatkan konten dari teknologi dan infrastrukturnya,” kata dia.

Terkait hal tersebut, lanjut Hatta, pemerintah sudah berbenah diri dengan menggelontorkan anggaran belanja infrastruktur yang semakin besar dan mempermudah akses permodalan usaha, dan mendorong proyek-proyek kemitraan pemerinta dengan swasta (KPS).

“Walaupun suku bunga masih tinggi, tapi jangan lupa rupiah menguat stabil, investasi bergulir terus meningkat, dan di daerah-daerah, tidak hanya di Jawa, bisa dilihat peningkatan investasinya,” papar dia.

Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan, menambahkan World Economic Forum dalam pertemuan mendatang akan mengumumkan peringkat daya saing Indonesia di dunia internasional. Sekedar bocoran, rangking Indonesia dipastikan meningkat dari posisi sebelumnya yang terlihat dari perbaikan iklim usaha, serta birokrasi dan layanan pemerintah.

“Daya saing kita membaik, meski tidak 100% atau sempurna. Yakni dari sisi iklim usaha, dan yang mengejutkan adalah ada perbaikan dari sisi birokrasi dan pelayanan pemerintah,” ungkapnya.

Namun, lanjut Mari, dari sisi ketersediaan infrastruktur masih belum memuaskan dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Mari juga masih enggan membocorkan berapa besar kenaikan peringkat daya saing usaha Indonesia tersebut.


Bisnis.com, 7 September 2010

Rabu, 14 Juli 2010

sistem online dalam pemungutan pajak daerah bali

Denpasar (ANTARA News) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika sangat mendukung Fraksi Partai Demokrat untuk menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak daerah, khususnya kendaraan bermotor.
Pemda mengharapkan dengan sistem online pelayanan akan lebih mudah dan cepat sekaligus mengurangi praktik-praktik yang kurang sehat, kata Kabag Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali I Ketut Teneng di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, pengkajian dan koordinasi terhadap pelaksanaan sistem tersebut sedang dilakukan oleh Dinas Pendapatan setempat.

Penerapan sistem jaringan online itu penting mengingat pendapatan asli daerah (PAD) Bali rata-rata mampu memberikan kontribusi sebesar 63,1 persen terhadap APBD selama kurun waktu delapan tahun,2002-2009.

PAD Bali 2009 sebesar Rp1,1 triliun atau 61,19 persen terhadap APBD Bali yang mencapai Rp1,9 triliun. Sebelumnya, 2008 kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 63,30 persen, naik dari tahun 2002 yang hanya 52,42 persen.

Hal itu berkat PAD Bali terus mengalami peningkatan. Tahun 2002 PAD Pulau Dewata hanya tercatat Rp467,74 miliar meningkat menjadi Rp559,68 miliar pada tahun 2004 dan tahun 2009 sebesar Rp1,05 triliun.

Ketut Teneng menjelaskan, selama 2009 PAD Bali mencapai Rp1,05 triliun atau 119,08 persen dari sasaran yang hanya Rp977,41 miliar.

Dari PAD tersebut, sekitar 90 persen ditopang oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Oleh sebab itu, Pemprov Bali lebih mengintensifkan kedua pajak andalan tersebut, disamping pajak-pajak potensial lainnya dengan harapan mampu meningkatkan PAD untuk menopang APBD setempat.

Ketut Teneng menambahkan, Dinas Pendapatan Daerah Bali sedang berupaya menyempurnakan pemungutan PKB dan BBNKB dengan merancang sistem pembayaran secara online.

Dispenda Bali sedang membuat perencanaan dan diharapkan bisa diterapkan dalam tahun 2011 atau 2012.

Di Bali hingga kini tercatat 1,7 juta unit kendaraan bermotor, sebagian besar adalah sepeda motor. Adanya pelayanan sistem dalam jaringan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Selain adanya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk memenuhi kewajiban serta didukung sistem pelayanan yang baik, diharapkan mampu meningkatkan PAD, jelas Ketut Teneng.


antaranews.com, 13 Juli 2010

Kamis, 20 Mei 2010

Kondisi Ekonomi Global Jadi Penyebab Setoran Pajak Turun

JAKARTA. Pemerintah masih terus mencari tahu penyebab penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga April tahun ini yang menciut ketimbang periode yang sama tahun lalu. Dugaan sementara, penurunan tersebut akibat kondisi ekonomi dunia yang belum stabil benar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak M. Iqbal Alamsjah mengatakan, situasi ekonomi global masih naik turun. Begitu juga dengan harga komoditas pertambangan. Alhasil, "Penerimaan negara dari pajak sektor pertambangan ikut lesu," ujarnya ke KONTAN, Senin (17/5).

Modul Penerimaan Negara Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sepanjang Januari hingga April 2010 hanya Rp 11,54 triliun. Jumlah ini turun lumayan banyak dibandingkan dengan periode sama di 2009 lalu yang mencapai Rp 13,28 triliun.

Padahal, meski naik turun harga komoditas pertambangan selama empat bulan pertama tahun ini cenderung meningkat. Namun, Iqbal menampik, kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak pertambangan.


"Ya, bisa saja harga komoditasnya naik, tapi running perusahaan pertambangan memiliki biaya yang kemungkinan juga naik, sehingga mengurangi setoran pajak mereka," kata Iqbal.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu bilang, pemerintah masih terus menelusuri penyebab melorotnya penerimaan pajak sektor pertambangan. "Kami lihat terlebih dahulu, komoditas pertambangan yang mana yang menurun, lalu dibandingkan dengan objek yang sama pada periode sebelumnya. Apa masalahnya, apakah terkendala undang-undang terkait atau tidak?" ujar calon kuat Wakil Menteri Keuangan ini.

Tapi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao membantah, jika penurunan setoran pajak sektor pertambangan akibat ada perusahaan yang terlambat bayar atau melakukan penyelewengan pajak. "Sejauh ini belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi harus dipetakan terlebih dahulu," tegas Hekinus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah melaporkan penurunan pajak dari sektor pertambangan itu ke Wakil Presiden Boediono. Dan, "Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sudah diminta mencari tahu penyebabnya," ujar dia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penerimaan pajak sektor pertambangan yang menurun tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, saat ini hara komoditas pertambangan di pasar internasional sedang naik.

Rabu, 19 Mei 2010

hotel PKP???

Mengingat jasa di bidang perhotelan bukan termasuk jasa yang dikenakan PPN dan termasuk obyek Pajak Daerah, apakah hotel harus PKP???
dalam hal hotel menyediakan Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel atau hotel menyewakan tempat untuk Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel maka hotel tersebut harus memungut PPN atas kegiatan tersebut. Sehingga hotel tersebut harus mendaftar untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila hotel HANYA menyediakan jasa sebagai berikut :

- Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang lain sebagai pelengkap untuk kemudahan dan kenyamanan.
- Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel.
- Penyewaan ruang acara / pertemuan.
- Tempat makan atau restoran hotel seperti kafe, kantin, bar, pub, dan lain-lain.

Yang sudah merupakan obyek Pajak Daerah, tentunya hotel tidak harus menjadi PKP.

Selasa, 18 Mei 2010

Kita Resmi Punya UU Pajak Penghasilan yang Baru

JAKARTA. Akhirnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR yang berlangsung Selasa (2/8) kemarin. Inilah puncak pembahasan yang telah berlangsung selama satu setengah tahun.

Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan PP untuk menarik pajak dari surplus Bank Indonesia

Pemerintah tentu senang dengan pengesahan UU PPh. Dengan Undang-Undang ini, pemerintah berpotensi menambah pendapatan negara. "UU ini mendorong lahirnya alternatif pembiayaan bagi pemerintah,"kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai rapat paripurna.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun segera merancang sejumlah peraturan pemerintah (PP). Antara lain PP yang mengatur soal kewajiban menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat yang membeli barang mewah seperti berlian, kapal pesiar, dan pesawat. "Di RUU PPh memang ada perlakuan khusus, termasuk soal membeli barang mewah,"kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution.

UU PPh ini juga menyebutkan pemerintah bakal memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang mengantongi NPWP. Insentif itu berupa pembebasan pembayaran fiskal ke luar negeri mulai tahun 2009. Diluar soal itu, pengesahan UU PPh ini membawa konsekuensi bagi setiap wajib pajak. Pasalnya, mulai tahun depan. segudang kebijakan baru tentang pajak penghasilan bakal berlaku.

Contohnya adalah tarif PPh badan atau perusahaan. Sebelumnya, tarifnya bersifat progresif dengan tarif sebesar 30% dari laba kotor. Dalam UU PPh yang baru, tarifnya flat alias tunggal sebesar 28% yang berlaku pada 2009, dan tarif sebesar 25% pada 2010. Nah, bagi perusahaan yang melepas saham minimal 40% di lantai bursa, pemerintah akan memberi diskon tarif PPh-nya sebesar 5%.

Untuk perusahaan kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tarif PPh-nya 50% lebih kecil dari tarif PPh perusahaan besar. Alhasil tarif PPh untuk UMKM sekitar 14% pada 2009, dan 12,5% di tahun berikutnya.

Sedangkan tarif PPh untuk pribadi tetap bersifat progresif tergantung besar kecilnya penghasilan, mulai dari Rp 15,8 juta hingga di atas Rp 500 juta per tahun, dengan tarifnya mulai 6% hingga 30%. Batasan terendah tersebut lebih tinggi dari yang berlaku saat ini, yang cuma sebesar Rp 13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 per bulan. "Ini mengikuti tren kenaikan inflasi,"kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution.

PP Khusus buat BI

Salah satu potensi yang tidak akan disia-siakan oleh pemerintah ialah penerimaan PPh dari keuntungan atau surplus Bank Indonesia. Karena itu, dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan merancang PP untuk mengatur kewajiban PPh bagi BI bila mengalami surplus. "Karena UU ini baru efektif tahun depan, jadi saya masih akan lihat dulu mulai kapan BI harus membayar pajak bila mengalami surplus. Ini akan diatur dalam PP,"terang Drmin, panjang lebar.

Sekadar mengingatkan, RUU PPh menyebutkan, BI masuk dalam daftar objek PPh yakni sebagai wajib pajak badan dengan tarif yang sama dengan perusahaan lain. BI wajib membayar PPh kepada pemerintah bila neraca keuangan BI menunjukkan surplus.

Menurut Ketua Panitia Khusus Perpajakan Melchias Markus Mekeng, pajak atas surplus BI memang berlaku mulai 2009 dan tidak berlaku surut. Artinya, bila tahun depan BI mengalami surplus, Ditjen Pajak tidak bisa menarik pajak karena surplus itu hasil kerja BI sepanjang 2008. "Penarikan pajaknya baru berlaku pada 2010, karena surplus itu memang hasil kegiatan tahun 2009,"terang Melchias.

Harian Kontan, 3 September 2008

Kamis, 06 Mei 2010

Matan Dirjen Pajak Calon Kuat Penganti Menkeu Sri Mulyani

JABATAN MENKEU
Beberapa Nama Langsung Bereda


JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah nama langsung mencuat disebut-sebut sebagai figur yang pantas dan cocok menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) setelah Sri Mulyani dipastikan mundur dari kabinet dan segera menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010.
Paling tidak tiga nama langsung disebut-sebut sebagai figur yang layak mengisi pos Menkeu yang segera ditinggalkan Sri Mulyani. Mereka adalah Rizal Ramli yang pernah menjabat Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur, Anggito Abimanyu yang sekarang ini menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, serta Darmin Nasution yang sejak setahun terakhir menjabat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.
Nama-nama itu dinilai kalangan pengamat ekonomi dan keuangan sebagai sosok yang bisa diandalkan mampu membawa perubahan dalam perekonomian nasional lewat peran kelembagaan Menkeu.
Kalangan pengamat itu sendiri adalah Hendrawan Supratikno, Aviliani, Ryan Kiryanto, dan Sri Adiningsih. Mereka berbicara secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Rabu, menanggapi kabar bahwa Sri Mulyani segera mundur dari posisi Menkeu karena menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai 1 Juni 2010.
Menurut Hendrawan Supratikno, kalangan ekonom dan praktisi dunia usaha dipastikan memberikan dukungan kepada Dr Rizal Ramli untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang mengundurkan diri. Meski calon kuat untuk posisi Menkeu ini digadang-gadang mengarah pada Kepala BKF Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu dan Gubernur BI Darmin Nasution, namun Rizal Ramli tidak kalah hebat dari kedua sosok tersebut. Bahkan pengalaman dan rekam jejaknya dalam mengelola keuangan negara termasuk mumpuni.
"Bila kita mau fair, tanpa harus memilih orang-orang sealiran, maka peluang Rizal Ramli akan sama terhadap kedua orang tersebut. Persoalannya, pasti yang dipilih sealiran (dengan Sri Mulyani). Sementara Rizal Ramli dianggap nasionalis. Washington (Bank Dunia) pasti punya calon yang akan dipaksakan seperti yang sudah-sudah," ujarnya.
Sementara itu, Aviliani menilai, sosok Darmin Nasution, yang kini menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, layak menjadi menteri keuangan berikutnya. Hal ini terkait dengan rekam jejaknya selama ini di Kementerian Keuangan.
"Darmin telah bergelut lama di Kementerian Keuangan. Ia pernah di Bappepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan di Direktorat Jenderal Pajak. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki kredibilitas dalam reformasi birokrasi. Jadi saya menilai tongkat estafet lebih mulus," tuturnya.
Selain itu, Darmin memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi politik yang baik. "Saya kira ini penting, karena terkait kebijakan yang juga berada di ranah politik seperti dengan DPR. DPR kini berbeda dengan DPR yang lalu, DPR lebih kritis dan kuat, jadi perlu orang yang benar-benar paham," katanya.
Meski demikian, Aviliani mengatakan, mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia jangka panjang. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus cepat menunjuk penggantinya agar pasar memperoleh kepastian. "Presiden tidak meraba-raba, menerka-nerka nama-nama pengganti yang justru akan berdampak negatif. Untuk itu, perlu segera ada penggantinya. Saya kira memang pengaruhnya tidak signifikan," kata dia.
Pandangan lain juga disampaikan Ryan Kiryanto. Diakuinya, pasar akan menanggapi dan memberikan respons positif terkait disetujuinya permintaan mundur Sri Mulyani. Chief Economist BNI itu mengatakan, pernyataan Presiden yang telah sepenuhnya setuju melepas Sri Mulyani dinilai dapat memberikan indikasi yang baik.
Dia juga menambahkan, langkah yang diambil Presiden atas dasar pertimbangan yang matang, dan ia memproyeksikan Presiden sudah memiliki calon pengganti yang tepat untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. "Seperti yang sudah disampaikan Presiden bahwa Menteri Keuangan yang baru nantinya akan melanjutkan program-program pemerintah yang dilaksanakan sebelumnya, jadi tidak akan ada perubahan kebijakan kendati Menterinya baru," katanya.
Ryan juga menilai, ada banyak tokoh yang ideal untuk menggantikan posisi Menteri Keuangan, khususnya yang berasal dari internal Kementerian Keuangan. Misalnya, salah satu tokoh senior yang kini menjabat sebagai Pjs Gubernur BI Darmin Nasution, sangat fit menempati posisi Menteri Keuangan. "Darmin menurut saya cukup fit untuk kembali ke tempat di mana dia dibesarkan," katanya.
Selain Darmin, ada beberapa tokoh senior lain yang memiliki pengalaman birokrasi yang panjang sehingga mudah baginya untuk melanjutkan kebijakan yang selama ini diberlakukan Sri Mulyani.
Karena itu, dia mengatakan, sebaiknya tokoh ini sejak awal sudah berkarier di pemerintahan, khususnya di Kemenkeu, karena Menkeu itu memiliki banyak urusan dari mulai anggaran sampai fiskal. Dengan demikian, peralihan kekuasaan bisa berlangsung dengan baik dan mulus tanpa harus ada perubahan-perubahan atau penyesuaian yang memakan waktu.
"Secara teknis, calon pengganti Sri Mulyani harus memiliki jaringan internasional yang kuat karena akan mewakili Indonesia dalam forum-forum dunia. Selain itu, tokoh tersebut juga dituntut memiliki aksesibilitas dan elektabilitas yang tinggi, khususnya terhadap DPR dan pasar. Pergantian ini harus dilakukan secepatnya, yakni dalam sepekan hingga dua pekan ini," kata dia.
Sri Adiningsih menjelaskan, calon Menteri Keuangan dinilai harus merupakan figur yang memiliki kapasitas lebih tinggi, handal dan dikenal di kalangan internasional. "Pekerjaan Menteri Keuangan tidak hanya masalah otoritas fiskal dan moneter dalam negeri, tetapi juga skala yang lebih luas, yaitu perekonomian global," ujarnya.
Dia mengakui, stabilitas perekonomian Indonesia secara umum pada 2005-2008 belakangan ini cukup bagus di tengah adanya goncangan ekonomi global. Namun, dalam 10 tahun terakhir masih gagal meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan tidak mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Karena itu, ia menilai masih terbuka ruang untuk meningkatkan pertumbuhan, dengan catatan berbagai kebijakan publik dan politik tidak justru menjadi penghambat perekonomian. (Indra/Andrian)

Rabu, 14 April 2010


TAX PLANNING (1)
TAX PLANNING AWAL N MUDAH…..
Perkembangan tax planning semakin lama semakin baik, tax planning yang dulunya diangap sebagai salah satu cara penghindaran pajak sekarang sudah mulai bergeser ke arah yang lebih positif sesuai dengan apa yang menjadi pengertian tax planning itu sendiri.
Tax planning adalah cara bagaimana membuat wajib pajak membayar pajak tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya. Kenapa wajib pajak bisa saja membayar melebihi kewajibanya???
Ada beberapa hal yang menjadi faktornya, seperti keterlambatan WP membayar pajak ataupun melaporkan pajaknya. Maka WP harus membayar denda 2% plus 500.000 belum lagi sanksi lainya. Bagi WP yang belum memiliki NPWP dia akan dikenakan pajak 20% lebih besar dari yang memiliki NPWP, kesalahan dalam pelaporan juga bisa membuat timbulnya sanksi baru. Hal-hal diatas tentu akan merugikan WP sendiri dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membayar kewajian yang sebenarnya bisa saja dihindari kalau kita mau memlaporkan sesuai dengan aturan.

Oleh : I Gede Adi Pranata
Berbagai Sumber….

Sabtu, 10 April 2010

PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH.

* PPh Ditanggung Pemerintah hanya berlaku untuk bulan Pebruari s/d Nopember 2009 untuk sektor usaha tertentu.
* Bagi yang tidak punya NPWP, maka PPh DTP hanya diberikan s/d Juni 2009
* Bagi yang tidak punya NPWP, PPh Ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan tarif normal, bukan lebih tinggi 20%.

Masalah dalam perhitungan PPh Ditanggung Pemerintah

* Pegawai yang berhenti di tengah tahun kemungkinan besar akan mendapatkan PPh DTP yang lebih besar dari PPh terutang. Jadi bagaimana dengan PPh DTP tersebut ?
* Bagaimana menguji kebenaran angka PPh DTP ? Angka PPh DTP diperoleh dari proses angka yang disetahunkan, sedangkan banyak metode untuk menghitung angka disetahunkan. PPh DTP diperlakukan seakan-akan perhitungan PPh 21 dapat dihitung dengan konsep bulanan padahal perhitungan PPh 21 harus dihitung dengan konsep akumulasi karena perhitungannya menggunakan lapisan tarif pajak yang berjenjang.

Di dalam peraturan pajak, disajikan contoh angka yang begitu sederhana di mana pegawai dianggap kerja selama setahun dan penghasilannya tetap sepanjang tahun. Dalam kenyataannya, kebanyakan penghasilan karyawan fluktuatif tiap2 bulan.

Seharusnya dalam peraturan pajak diberikan contoh angka yang lebih kompleks misalkan seperti ini :
- Karyawan mulai bekerja Peb 2009 dengan penghasilan teratur 2.000.000
- Maret 2009, penghasilan teratur 3 juta dan penghasilan tidak teratur 2.000.000
- April 2009, penghasilan teratur 3,5 juta dan pegawai berhenti.

Lalu disajikan angka PPh DTP bulan Peb, Mar, Apr 2009

Fasilitas Pengembalian PPN (VAT Refund)

Pemerintah memberikan fasilitas pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh turis asing ke luar Daerah Pabean Indonesia. Terkait pelaksanaan pemberian fasilitas pengembalian PPN dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.Pemberian fasilitas pengembalian PPN (VAT Refund) kepada turis asing dimaksudkan untuk memajukan pertumbuhan perdagangan dalam negeri dan menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia serta membelanjakan uangnya diIndonesia.
2.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian fasilitas dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor76/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang mengatur Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

3. Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk toko-toko retail yang akan berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pengembalian PPN kepada turis asing. Untuk tahap awal toko-toko retail yang berpartisipasi dalam program dimaksud adalah:

No Nama Toko Cabang
1. Pasaraya Blok M Jakarta
2. Sarinah Thamrin Jakarta
3. Metro Pondok Indah Mal Jakarta 3/5
4. Metro Plaza Senayan Jakarta
5. Keris Gallery Terminal 2D, Bandara Soekarno Hatta Jakarta
6. Batik Keris Discovery Shopping Mall Bali
7. UC Silver Batubulan Gianyar Bali
8. Mayang Bali Kuta Square Blok A no.12 Bali

Toko-toko retail yang berpartisipasi dalam program pemberian fasilitas pengembalian PPN diwajibkan untuk memasang logo “VAT REFUND FOR TOURISTS” pada tokonya. Selanjutnya jumlah toko yang berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pengembalian PPN ini akan terus bertambah secara bertahap.

4. Fasilitas pengembalian PPN pada prinsipnya diberikan kepada turis asing (pemegang paspor luar negeri) yang berbelanja pada toko-toko bertanda khusus “VAT REFUND FOR TOURISTS”. Yang dimaksud dengan turis asing (pemegang paspor luar negeri) adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:
a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
b. bukan kru dari maskapai penerbangan.

5. Untuk dapat menikmati fasilitas pengembalian PPN atas pembelian barang bawaan, turis asing harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


a. Barang bawaan harus dibeli pada toko-toko yang memasang logo khusus “VAT REFUND FOR TOURISTS”. Pada waktu pembelian, pembeli harus menunjukkan paspor dan meminta kepada toko untuk menerbitkan Faktur Pajak Khusus yang akan digunakan untuk klaim PPN.
b. Barang yang dibeli harus Barang Kena Pajak.
c. Jenis barang yang dikecualikan dari pemberian fasilitas pengembalian PPN yaitu: makanan, minuman, dan produk-produk tembakau; senjata api dan bahan peledak; dan barang yang dilarang dibawa dalam pesawat.
d. Pembelian Barang Kena Pajak di dalam 1 (satu) struk pembayaran minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar PPN dengan nilai PPN yang dibayarkan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tercantum di dalam Faktur Pajak Khusus.
e. Pembelian barang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri.
f. Barang yang dibeli harus dibawa ke luar negeri dengan cara dibawa langsung oleh turis asing yang bersangkutan, bukan melalui cargo atau jasa pengiriman lainnya, dan diperlihatkan kepada petugas VAT Refund.

6. Adapun klaim VAT Refund dilakukan pada tanggal keberangkatan ke luar negeri sesaat sebelum meninggalkan Indonesia. Untuk tahap awal pelaksanaan, turis asing dapat mengajukan klaim VAT Refund melalui konter VAT Refund Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat di Bandara Soekarno Hatta -Jakarta dan Bandara Ngurah Rai - Denpasar.

7. Terdapat dua konter pelayanan VAT Refund, yaitu:
a. Konter VAT Refund yang berada pada chek-in area. Konter ini lebih ditujukan bagi turis asing yang mengajukan permohonan VAT Refund atas barang belanjaan yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat. Sebelum melakukan chek-in, mereka dapat mengajukan VAT Refund kepada petugas VAT Refund Direktorat Jenderal Pajak pada konter VAT Refund yang berada pada chek-in area. Setelah proses VAT Refund selesai, barangbarang
dapat dimasukkan ke bagasi pada saat chek-in.
Syarat untuk klaim VAT Refund adalah: menyerahkan dua lembar Faktur Pajak Khusus yang diperoleh dari toko retail tempat pembelian barang, menunjukkan Paspor, tiket pesawat dan barang-barang bawaan yang PPN nya dimintakan kembali. Selanjutnya turis akan menerima pembayaran VAT Refund dalam bentuk tunai atau melalui transfer ke rekening turis yang bersangkutan.
b. Konter VAT Refund yang berada pada area sentral koridor. Konter ini terletak pada area setelah dilakukan pemeriksaan petugas imigrasi. Untuk sementara, konter ini hanya ada di Bandara Ngurah Rai - Denpasar. Sedangkan di Bandara Soekarno Hatta - Jakarta masih dalam tahap pembicaraan dengan PT Angkasa Pura I.
Syarat untuk klaim VAT refund sama untuk semua konter. Perbedaannya, pengajuan klaim VAT Refund di konter yang berada pada area sentral koridor selain persyaratan yang sudah disebutkan pada butir a di atas, turis harus menunjukkan boarding pass.

8. VAT Refund akan dikembalikan kepada turis asing melalui dua cara, yaitu:
a. Tunai dengan mata uang rupiah, apabila memenuhi syarat :
• nilai pajak yang dimintakan pengembalian tidak melebihi Rp 5 juta; atau
• lebih dari Rp 5 juta tetapi turis asing tersebut tidak dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk pengembalian secara transfer atau tidak menghendaki pengembalian secara transfer, maka diberikan pengembalian secara tunai hanya sebesar Rp 5 juta. Atas selisihnya tidak dikembalikan.
b. Transfer apabila nilai pajak yang dimintakan pengembalian lebih dari Rp 5 juta. Informasi untuk pengembalian transfer yang dicantumkan pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN adalah nama, nomor rekening, nama bank tujuan transfer, dan mata uang yang dikehendaki.
Transfer paling lama 1 (satu) bulan sejak klaim disampaikan. Pada masa yang akan datang diharapkan seluruh bandara internasional yang ada di Indonesia dapat melayani klaim VAT Refund kepada turis asing.

oleh : I GEDE ADI PRANATA
DARI BERBAGAI SUMBER...........

per 15/PJ/2010

PER 15/PJ/2010 keluar……
Mulai tanggal 1 April 2010 para Pengusaha Kena Pajak mendapat kelongaran dalam masa pelaporan dan penyampaian SPT PPN dan PPnBM. Hal ini dikarenakan Dirjen Pajak mengeluarkan PER 15/PJ/2010 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NO. 29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK.
Didalam PER 15/PJ/2010 ini diterangkan bahwa batasan waktu penyerahan PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak yang biasanya disetor sebelum tanggal 15 masa pajak bulan berikutnya sekarang bisa disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan untuk batasan waktu pelaporan yang dulunya tanggal 20 bulan berikutnya sekarang juga diperpanjang sampai akhir bulan berikutnya sekarang juga diperpanjang sampai akhir bulan berikutnya setelah mas pajak SPT yang digunakan adalah SPT PPN 1108.
PER 15/PJ/2010 ini dikeluarkan untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung PPN dan PPnBM nya yang mana tentunya diharapkan Pengusaha tidak terburu-burudalam penyusunan laporan PPNnya sehingga tidak terjadi kesalahan hitung.
Apakah benar PER 15/PJ/2010 ini akan bermanfaat besar bagi pengusaha?? Apakah ada keinginan lain dari Dirjen Pajak dengan menerapkan Peraturan ini?

Jumat, 9 April 2010
IGEDE ADI PRANATA

Downloads : PER.15/PJ/2010 // www.pajak.go.id
Sumber : Berbagai Sumber

Jumat, 09 April 2010

Minggu, 04 April 2010

PENGUSAHA KENA PAJAK


Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dalam pengertian Pengusaha tersebut meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan

a.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

b.

Untuk Pengusaha Kecil


-

Yang memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP;


-

Yang tidak memilih sebagai PKP tetapi peredaran bruto dalam satu tahun buku telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

c.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya.

Tempat dan Tata Cara Pendaftaran Pelaporan Kegiatan Usaha
Tempat pendaftaran dan pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, Wajib Pajak Badan, dan Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP adalah pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

a.

Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan untuk :


-

Mengisi;


-

Menandatangi;


-

dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

b.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Pemindahan dan Pencabutan Pengukuhan

a.

Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal :


1.

Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain;


2.

Bubar atau;


3.

Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b.

Peredaran Bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil


1.

Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bula setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.


2.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberi keputusan paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.


3.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan telah lewat, Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan pencabutan dianggap diterima, dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pengusaha Kecil
Untuk mengurangi beban administrasi dan kewajiban pelaksanaan PPN, maka ditetapkan batasan mengenai Pengusaha Kecil yang tidak harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil tetap diberi kesempatan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tax Treaty RI-Singapura

berdasarkan PER-02/PJ./2009:
  • Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus sebagai WNI yaitu orang pribadi Warga Negara lndonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berstatus sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
  • Atas Penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaannya di Luar Negeri dan telah dikenai Pajak di LN maka tidak akan dikenai pajak di Indonesia
  • Berdasarkan ketentuan diatas maka WNI yang bekerja sbg TKI lebih dari 183 hati tidak wajib untuk membuat NPWP.