Rabu, 14 April 2010


TAX PLANNING (1)
TAX PLANNING AWAL N MUDAH…..
Perkembangan tax planning semakin lama semakin baik, tax planning yang dulunya diangap sebagai salah satu cara penghindaran pajak sekarang sudah mulai bergeser ke arah yang lebih positif sesuai dengan apa yang menjadi pengertian tax planning itu sendiri.
Tax planning adalah cara bagaimana membuat wajib pajak membayar pajak tidak melebihi apa yang menjadi kewajibannya. Kenapa wajib pajak bisa saja membayar melebihi kewajibanya???
Ada beberapa hal yang menjadi faktornya, seperti keterlambatan WP membayar pajak ataupun melaporkan pajaknya. Maka WP harus membayar denda 2% plus 500.000 belum lagi sanksi lainya. Bagi WP yang belum memiliki NPWP dia akan dikenakan pajak 20% lebih besar dari yang memiliki NPWP, kesalahan dalam pelaporan juga bisa membuat timbulnya sanksi baru. Hal-hal diatas tentu akan merugikan WP sendiri dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membayar kewajian yang sebenarnya bisa saja dihindari kalau kita mau memlaporkan sesuai dengan aturan.

Oleh : I Gede Adi Pranata
Berbagai Sumber….

Sabtu, 10 April 2010

PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH.

* PPh Ditanggung Pemerintah hanya berlaku untuk bulan Pebruari s/d Nopember 2009 untuk sektor usaha tertentu.
* Bagi yang tidak punya NPWP, maka PPh DTP hanya diberikan s/d Juni 2009
* Bagi yang tidak punya NPWP, PPh Ditanggung Pemerintah dihitung berdasarkan tarif normal, bukan lebih tinggi 20%.

Masalah dalam perhitungan PPh Ditanggung Pemerintah

* Pegawai yang berhenti di tengah tahun kemungkinan besar akan mendapatkan PPh DTP yang lebih besar dari PPh terutang. Jadi bagaimana dengan PPh DTP tersebut ?
* Bagaimana menguji kebenaran angka PPh DTP ? Angka PPh DTP diperoleh dari proses angka yang disetahunkan, sedangkan banyak metode untuk menghitung angka disetahunkan. PPh DTP diperlakukan seakan-akan perhitungan PPh 21 dapat dihitung dengan konsep bulanan padahal perhitungan PPh 21 harus dihitung dengan konsep akumulasi karena perhitungannya menggunakan lapisan tarif pajak yang berjenjang.

Di dalam peraturan pajak, disajikan contoh angka yang begitu sederhana di mana pegawai dianggap kerja selama setahun dan penghasilannya tetap sepanjang tahun. Dalam kenyataannya, kebanyakan penghasilan karyawan fluktuatif tiap2 bulan.

Seharusnya dalam peraturan pajak diberikan contoh angka yang lebih kompleks misalkan seperti ini :
- Karyawan mulai bekerja Peb 2009 dengan penghasilan teratur 2.000.000
- Maret 2009, penghasilan teratur 3 juta dan penghasilan tidak teratur 2.000.000
- April 2009, penghasilan teratur 3,5 juta dan pegawai berhenti.

Lalu disajikan angka PPh DTP bulan Peb, Mar, Apr 2009

Fasilitas Pengembalian PPN (VAT Refund)

Pemerintah memberikan fasilitas pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak di Indonesia yang kemudian dibawa oleh turis asing ke luar Daerah Pabean Indonesia. Terkait pelaksanaan pemberian fasilitas pengembalian PPN dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.Pemberian fasilitas pengembalian PPN (VAT Refund) kepada turis asing dimaksudkan untuk memajukan pertumbuhan perdagangan dalam negeri dan menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia serta membelanjakan uangnya diIndonesia.
2.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberian fasilitas dimaksud, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor76/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang mengatur Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

3. Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk toko-toko retail yang akan berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pengembalian PPN kepada turis asing. Untuk tahap awal toko-toko retail yang berpartisipasi dalam program dimaksud adalah:

No Nama Toko Cabang
1. Pasaraya Blok M Jakarta
2. Sarinah Thamrin Jakarta
3. Metro Pondok Indah Mal Jakarta 3/5
4. Metro Plaza Senayan Jakarta
5. Keris Gallery Terminal 2D, Bandara Soekarno Hatta Jakarta
6. Batik Keris Discovery Shopping Mall Bali
7. UC Silver Batubulan Gianyar Bali
8. Mayang Bali Kuta Square Blok A no.12 Bali

Toko-toko retail yang berpartisipasi dalam program pemberian fasilitas pengembalian PPN diwajibkan untuk memasang logo “VAT REFUND FOR TOURISTS” pada tokonya. Selanjutnya jumlah toko yang berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pengembalian PPN ini akan terus bertambah secara bertahap.

4. Fasilitas pengembalian PPN pada prinsipnya diberikan kepada turis asing (pemegang paspor luar negeri) yang berbelanja pada toko-toko bertanda khusus “VAT REFUND FOR TOURISTS”. Yang dimaksud dengan turis asing (pemegang paspor luar negeri) adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:
a. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent resident of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
b. bukan kru dari maskapai penerbangan.

5. Untuk dapat menikmati fasilitas pengembalian PPN atas pembelian barang bawaan, turis asing harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


a. Barang bawaan harus dibeli pada toko-toko yang memasang logo khusus “VAT REFUND FOR TOURISTS”. Pada waktu pembelian, pembeli harus menunjukkan paspor dan meminta kepada toko untuk menerbitkan Faktur Pajak Khusus yang akan digunakan untuk klaim PPN.
b. Barang yang dibeli harus Barang Kena Pajak.
c. Jenis barang yang dikecualikan dari pemberian fasilitas pengembalian PPN yaitu: makanan, minuman, dan produk-produk tembakau; senjata api dan bahan peledak; dan barang yang dilarang dibawa dalam pesawat.
d. Pembelian Barang Kena Pajak di dalam 1 (satu) struk pembayaran minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar PPN dengan nilai PPN yang dibayarkan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tercantum di dalam Faktur Pajak Khusus.
e. Pembelian barang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar negeri.
f. Barang yang dibeli harus dibawa ke luar negeri dengan cara dibawa langsung oleh turis asing yang bersangkutan, bukan melalui cargo atau jasa pengiriman lainnya, dan diperlihatkan kepada petugas VAT Refund.

6. Adapun klaim VAT Refund dilakukan pada tanggal keberangkatan ke luar negeri sesaat sebelum meninggalkan Indonesia. Untuk tahap awal pelaksanaan, turis asing dapat mengajukan klaim VAT Refund melalui konter VAT Refund Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat di Bandara Soekarno Hatta -Jakarta dan Bandara Ngurah Rai - Denpasar.

7. Terdapat dua konter pelayanan VAT Refund, yaitu:
a. Konter VAT Refund yang berada pada chek-in area. Konter ini lebih ditujukan bagi turis asing yang mengajukan permohonan VAT Refund atas barang belanjaan yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat. Sebelum melakukan chek-in, mereka dapat mengajukan VAT Refund kepada petugas VAT Refund Direktorat Jenderal Pajak pada konter VAT Refund yang berada pada chek-in area. Setelah proses VAT Refund selesai, barangbarang
dapat dimasukkan ke bagasi pada saat chek-in.
Syarat untuk klaim VAT Refund adalah: menyerahkan dua lembar Faktur Pajak Khusus yang diperoleh dari toko retail tempat pembelian barang, menunjukkan Paspor, tiket pesawat dan barang-barang bawaan yang PPN nya dimintakan kembali. Selanjutnya turis akan menerima pembayaran VAT Refund dalam bentuk tunai atau melalui transfer ke rekening turis yang bersangkutan.
b. Konter VAT Refund yang berada pada area sentral koridor. Konter ini terletak pada area setelah dilakukan pemeriksaan petugas imigrasi. Untuk sementara, konter ini hanya ada di Bandara Ngurah Rai - Denpasar. Sedangkan di Bandara Soekarno Hatta - Jakarta masih dalam tahap pembicaraan dengan PT Angkasa Pura I.
Syarat untuk klaim VAT refund sama untuk semua konter. Perbedaannya, pengajuan klaim VAT Refund di konter yang berada pada area sentral koridor selain persyaratan yang sudah disebutkan pada butir a di atas, turis harus menunjukkan boarding pass.

8. VAT Refund akan dikembalikan kepada turis asing melalui dua cara, yaitu:
a. Tunai dengan mata uang rupiah, apabila memenuhi syarat :
• nilai pajak yang dimintakan pengembalian tidak melebihi Rp 5 juta; atau
• lebih dari Rp 5 juta tetapi turis asing tersebut tidak dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk pengembalian secara transfer atau tidak menghendaki pengembalian secara transfer, maka diberikan pengembalian secara tunai hanya sebesar Rp 5 juta. Atas selisihnya tidak dikembalikan.
b. Transfer apabila nilai pajak yang dimintakan pengembalian lebih dari Rp 5 juta. Informasi untuk pengembalian transfer yang dicantumkan pada Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN adalah nama, nomor rekening, nama bank tujuan transfer, dan mata uang yang dikehendaki.
Transfer paling lama 1 (satu) bulan sejak klaim disampaikan. Pada masa yang akan datang diharapkan seluruh bandara internasional yang ada di Indonesia dapat melayani klaim VAT Refund kepada turis asing.

oleh : I GEDE ADI PRANATA
DARI BERBAGAI SUMBER...........

per 15/PJ/2010

PER 15/PJ/2010 keluar……
Mulai tanggal 1 April 2010 para Pengusaha Kena Pajak mendapat kelongaran dalam masa pelaporan dan penyampaian SPT PPN dan PPnBM. Hal ini dikarenakan Dirjen Pajak mengeluarkan PER 15/PJ/2010 tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NO. 29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK.
Didalam PER 15/PJ/2010 ini diterangkan bahwa batasan waktu penyerahan PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak yang biasanya disetor sebelum tanggal 15 masa pajak bulan berikutnya sekarang bisa disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan untuk batasan waktu pelaporan yang dulunya tanggal 20 bulan berikutnya sekarang juga diperpanjang sampai akhir bulan berikutnya sekarang juga diperpanjang sampai akhir bulan berikutnya setelah mas pajak SPT yang digunakan adalah SPT PPN 1108.
PER 15/PJ/2010 ini dikeluarkan untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung PPN dan PPnBM nya yang mana tentunya diharapkan Pengusaha tidak terburu-burudalam penyusunan laporan PPNnya sehingga tidak terjadi kesalahan hitung.
Apakah benar PER 15/PJ/2010 ini akan bermanfaat besar bagi pengusaha?? Apakah ada keinginan lain dari Dirjen Pajak dengan menerapkan Peraturan ini?

Jumat, 9 April 2010
IGEDE ADI PRANATA

Downloads : PER.15/PJ/2010 // www.pajak.go.id
Sumber : Berbagai Sumber

Jumat, 09 April 2010

Minggu, 04 April 2010

PENGUSAHA KENA PAJAK


Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Dalam pengertian Pengusaha tersebut meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan

a.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP.

b.

Untuk Pengusaha Kecil


-

Yang memilih sebagai PKP, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP;


-

Yang tidak memilih sebagai PKP tetapi peredaran bruto dalam satu tahun buku telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

c.

Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya.

Tempat dan Tata Cara Pendaftaran Pelaporan Kegiatan Usaha
Tempat pendaftaran dan pelaporan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, Wajib Pajak Badan, dan Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP adalah pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pelaporan dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak :

a.

Pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP diwajibkan untuk :


-

Mengisi;


-

Menandatangi;


-

dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak.

b.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap.

Pemindahan dan Pencabutan Pengukuhan

a.

Pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan dalam hal :


1.

Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain;


2.

Bubar atau;


3.

Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b.

Peredaran Bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran bruto untuk Pengusaha Kecil


1.

Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat 1 (satu) bula setelah berakhirnya tahun buku yang bersangkutan.


2.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberi keputusan paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan diterima.


3.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan telah lewat, Dirjen Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan pencabutan dianggap diterima, dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Pengusaha Kecil
Untuk mengurangi beban administrasi dan kewajiban pelaksanaan PPN, maka ditetapkan batasan mengenai Pengusaha Kecil yang tidak harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun demikian, Pengusaha Kecil tetap diberi kesempatan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tax Treaty RI-Singapura

berdasarkan PER-02/PJ./2009:
  • Tenaga Kerja Indonesia yang berstatus sebagai WNI yaitu orang pribadi Warga Negara lndonesia yang bekerja di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berstatus sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
  • Atas Penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaannya di Luar Negeri dan telah dikenai Pajak di LN maka tidak akan dikenai pajak di Indonesia
  • Berdasarkan ketentuan diatas maka WNI yang bekerja sbg TKI lebih dari 183 hati tidak wajib untuk membuat NPWP.