Kamis, 20 Mei 2010

Kondisi Ekonomi Global Jadi Penyebab Setoran Pajak Turun

JAKARTA. Pemerintah masih terus mencari tahu penyebab penerimaan pajak dari sektor pertambangan hingga April tahun ini yang menciut ketimbang periode yang sama tahun lalu. Dugaan sementara, penurunan tersebut akibat kondisi ekonomi dunia yang belum stabil benar.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak M. Iqbal Alamsjah mengatakan, situasi ekonomi global masih naik turun. Begitu juga dengan harga komoditas pertambangan. Alhasil, "Penerimaan negara dari pajak sektor pertambangan ikut lesu," ujarnya ke KONTAN, Senin (17/5).

Modul Penerimaan Negara Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sepanjang Januari hingga April 2010 hanya Rp 11,54 triliun. Jumlah ini turun lumayan banyak dibandingkan dengan periode sama di 2009 lalu yang mencapai Rp 13,28 triliun.

Padahal, meski naik turun harga komoditas pertambangan selama empat bulan pertama tahun ini cenderung meningkat. Namun, Iqbal menampik, kenaikan harga tersebut berpengaruh langsung terhadap penerimaan pajak pertambangan.


"Ya, bisa saja harga komoditasnya naik, tapi running perusahaan pertambangan memiliki biaya yang kemungkinan juga naik, sehingga mengurangi setoran pajak mereka," kata Iqbal.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu bilang, pemerintah masih terus menelusuri penyebab melorotnya penerimaan pajak sektor pertambangan. "Kami lihat terlebih dahulu, komoditas pertambangan yang mana yang menurun, lalu dibandingkan dengan objek yang sama pada periode sebelumnya. Apa masalahnya, apakah terkendala undang-undang terkait atau tidak?" ujar calon kuat Wakil Menteri Keuangan ini.

Tapi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao membantah, jika penurunan setoran pajak sektor pertambangan akibat ada perusahaan yang terlambat bayar atau melakukan penyelewengan pajak. "Sejauh ini belum ada laporan dari Direktorat Jenderal Pajak, jadi harus dipetakan terlebih dahulu," tegas Hekinus.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah melaporkan penurunan pajak dari sektor pertambangan itu ke Wakil Presiden Boediono. Dan, "Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sudah diminta mencari tahu penyebabnya," ujar dia.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, penerimaan pajak sektor pertambangan yang menurun tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, saat ini hara komoditas pertambangan di pasar internasional sedang naik.

Rabu, 19 Mei 2010

hotel PKP???

Mengingat jasa di bidang perhotelan bukan termasuk jasa yang dikenakan PPN dan termasuk obyek Pajak Daerah, apakah hotel harus PKP???
dalam hal hotel menyediakan Fasilitas hotel dan hiburan yang diperuntukkan bukan untuk tamu hotel atau hotel menyewakan tempat untuk Toko, bank, kantor, salon dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada khalayak umum di hotel maka hotel tersebut harus memungut PPN atas kegiatan tersebut. Sehingga hotel tersebut harus mendaftar untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Apabila hotel HANYA menyediakan jasa sebagai berikut :

- Penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
- Pelayanan penunjang lain sebagai pelengkap untuk kemudahan dan kenyamanan.
- Fasilitas olahraga dan hiburan untuk tamu hotel.
- Penyewaan ruang acara / pertemuan.
- Tempat makan atau restoran hotel seperti kafe, kantin, bar, pub, dan lain-lain.

Yang sudah merupakan obyek Pajak Daerah, tentunya hotel tidak harus menjadi PKP.

Selasa, 18 Mei 2010

Kita Resmi Punya UU Pajak Penghasilan yang Baru

JAKARTA. Akhirnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat Paripurna DPR yang berlangsung Selasa (2/8) kemarin. Inilah puncak pembahasan yang telah berlangsung selama satu setengah tahun.

Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan PP untuk menarik pajak dari surplus Bank Indonesia

Pemerintah tentu senang dengan pengesahan UU PPh. Dengan Undang-Undang ini, pemerintah berpotensi menambah pendapatan negara. "UU ini mendorong lahirnya alternatif pembiayaan bagi pemerintah,"kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai rapat paripurna.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pun segera merancang sejumlah peraturan pemerintah (PP). Antara lain PP yang mengatur soal kewajiban menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi masyarakat yang membeli barang mewah seperti berlian, kapal pesiar, dan pesawat. "Di RUU PPh memang ada perlakuan khusus, termasuk soal membeli barang mewah,"kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution.

UU PPh ini juga menyebutkan pemerintah bakal memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang mengantongi NPWP. Insentif itu berupa pembebasan pembayaran fiskal ke luar negeri mulai tahun 2009. Diluar soal itu, pengesahan UU PPh ini membawa konsekuensi bagi setiap wajib pajak. Pasalnya, mulai tahun depan. segudang kebijakan baru tentang pajak penghasilan bakal berlaku.

Contohnya adalah tarif PPh badan atau perusahaan. Sebelumnya, tarifnya bersifat progresif dengan tarif sebesar 30% dari laba kotor. Dalam UU PPh yang baru, tarifnya flat alias tunggal sebesar 28% yang berlaku pada 2009, dan tarif sebesar 25% pada 2010. Nah, bagi perusahaan yang melepas saham minimal 40% di lantai bursa, pemerintah akan memberi diskon tarif PPh-nya sebesar 5%.

Untuk perusahaan kelas Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tarif PPh-nya 50% lebih kecil dari tarif PPh perusahaan besar. Alhasil tarif PPh untuk UMKM sekitar 14% pada 2009, dan 12,5% di tahun berikutnya.

Sedangkan tarif PPh untuk pribadi tetap bersifat progresif tergantung besar kecilnya penghasilan, mulai dari Rp 15,8 juta hingga di atas Rp 500 juta per tahun, dengan tarifnya mulai 6% hingga 30%. Batasan terendah tersebut lebih tinggi dari yang berlaku saat ini, yang cuma sebesar Rp 13,2 juta per tahun atau Rp 1,1 per bulan. "Ini mengikuti tren kenaikan inflasi,"kata Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution.

PP Khusus buat BI

Salah satu potensi yang tidak akan disia-siakan oleh pemerintah ialah penerimaan PPh dari keuntungan atau surplus Bank Indonesia. Karena itu, dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan merancang PP untuk mengatur kewajiban PPh bagi BI bila mengalami surplus. "Karena UU ini baru efektif tahun depan, jadi saya masih akan lihat dulu mulai kapan BI harus membayar pajak bila mengalami surplus. Ini akan diatur dalam PP,"terang Drmin, panjang lebar.

Sekadar mengingatkan, RUU PPh menyebutkan, BI masuk dalam daftar objek PPh yakni sebagai wajib pajak badan dengan tarif yang sama dengan perusahaan lain. BI wajib membayar PPh kepada pemerintah bila neraca keuangan BI menunjukkan surplus.

Menurut Ketua Panitia Khusus Perpajakan Melchias Markus Mekeng, pajak atas surplus BI memang berlaku mulai 2009 dan tidak berlaku surut. Artinya, bila tahun depan BI mengalami surplus, Ditjen Pajak tidak bisa menarik pajak karena surplus itu hasil kerja BI sepanjang 2008. "Penarikan pajaknya baru berlaku pada 2010, karena surplus itu memang hasil kegiatan tahun 2009,"terang Melchias.

Harian Kontan, 3 September 2008

Kamis, 06 Mei 2010

Matan Dirjen Pajak Calon Kuat Penganti Menkeu Sri Mulyani

JABATAN MENKEU
Beberapa Nama Langsung Bereda


JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah nama langsung mencuat disebut-sebut sebagai figur yang pantas dan cocok menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) setelah Sri Mulyani dipastikan mundur dari kabinet dan segera menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010.
Paling tidak tiga nama langsung disebut-sebut sebagai figur yang layak mengisi pos Menkeu yang segera ditinggalkan Sri Mulyani. Mereka adalah Rizal Ramli yang pernah menjabat Menko Perekonomian di era Presiden Gus Dur, Anggito Abimanyu yang sekarang ini menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, serta Darmin Nasution yang sejak setahun terakhir menjabat Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia.
Nama-nama itu dinilai kalangan pengamat ekonomi dan keuangan sebagai sosok yang bisa diandalkan mampu membawa perubahan dalam perekonomian nasional lewat peran kelembagaan Menkeu.
Kalangan pengamat itu sendiri adalah Hendrawan Supratikno, Aviliani, Ryan Kiryanto, dan Sri Adiningsih. Mereka berbicara secara terpisah kepada Suara Karya di Jakarta, Rabu, menanggapi kabar bahwa Sri Mulyani segera mundur dari posisi Menkeu karena menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia mulai 1 Juni 2010.
Menurut Hendrawan Supratikno, kalangan ekonom dan praktisi dunia usaha dipastikan memberikan dukungan kepada Dr Rizal Ramli untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani yang mengundurkan diri. Meski calon kuat untuk posisi Menkeu ini digadang-gadang mengarah pada Kepala BKF Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu dan Gubernur BI Darmin Nasution, namun Rizal Ramli tidak kalah hebat dari kedua sosok tersebut. Bahkan pengalaman dan rekam jejaknya dalam mengelola keuangan negara termasuk mumpuni.
"Bila kita mau fair, tanpa harus memilih orang-orang sealiran, maka peluang Rizal Ramli akan sama terhadap kedua orang tersebut. Persoalannya, pasti yang dipilih sealiran (dengan Sri Mulyani). Sementara Rizal Ramli dianggap nasionalis. Washington (Bank Dunia) pasti punya calon yang akan dipaksakan seperti yang sudah-sudah," ujarnya.
Sementara itu, Aviliani menilai, sosok Darmin Nasution, yang kini menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, layak menjadi menteri keuangan berikutnya. Hal ini terkait dengan rekam jejaknya selama ini di Kementerian Keuangan.
"Darmin telah bergelut lama di Kementerian Keuangan. Ia pernah di Bappepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan di Direktorat Jenderal Pajak. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang memiliki kredibilitas dalam reformasi birokrasi. Jadi saya menilai tongkat estafet lebih mulus," tuturnya.
Selain itu, Darmin memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi politik yang baik. "Saya kira ini penting, karena terkait kebijakan yang juga berada di ranah politik seperti dengan DPR. DPR kini berbeda dengan DPR yang lalu, DPR lebih kritis dan kuat, jadi perlu orang yang benar-benar paham," katanya.
Meski demikian, Aviliani mengatakan, mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia jangka panjang. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus cepat menunjuk penggantinya agar pasar memperoleh kepastian. "Presiden tidak meraba-raba, menerka-nerka nama-nama pengganti yang justru akan berdampak negatif. Untuk itu, perlu segera ada penggantinya. Saya kira memang pengaruhnya tidak signifikan," kata dia.
Pandangan lain juga disampaikan Ryan Kiryanto. Diakuinya, pasar akan menanggapi dan memberikan respons positif terkait disetujuinya permintaan mundur Sri Mulyani. Chief Economist BNI itu mengatakan, pernyataan Presiden yang telah sepenuhnya setuju melepas Sri Mulyani dinilai dapat memberikan indikasi yang baik.
Dia juga menambahkan, langkah yang diambil Presiden atas dasar pertimbangan yang matang, dan ia memproyeksikan Presiden sudah memiliki calon pengganti yang tepat untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. "Seperti yang sudah disampaikan Presiden bahwa Menteri Keuangan yang baru nantinya akan melanjutkan program-program pemerintah yang dilaksanakan sebelumnya, jadi tidak akan ada perubahan kebijakan kendati Menterinya baru," katanya.
Ryan juga menilai, ada banyak tokoh yang ideal untuk menggantikan posisi Menteri Keuangan, khususnya yang berasal dari internal Kementerian Keuangan. Misalnya, salah satu tokoh senior yang kini menjabat sebagai Pjs Gubernur BI Darmin Nasution, sangat fit menempati posisi Menteri Keuangan. "Darmin menurut saya cukup fit untuk kembali ke tempat di mana dia dibesarkan," katanya.
Selain Darmin, ada beberapa tokoh senior lain yang memiliki pengalaman birokrasi yang panjang sehingga mudah baginya untuk melanjutkan kebijakan yang selama ini diberlakukan Sri Mulyani.
Karena itu, dia mengatakan, sebaiknya tokoh ini sejak awal sudah berkarier di pemerintahan, khususnya di Kemenkeu, karena Menkeu itu memiliki banyak urusan dari mulai anggaran sampai fiskal. Dengan demikian, peralihan kekuasaan bisa berlangsung dengan baik dan mulus tanpa harus ada perubahan-perubahan atau penyesuaian yang memakan waktu.
"Secara teknis, calon pengganti Sri Mulyani harus memiliki jaringan internasional yang kuat karena akan mewakili Indonesia dalam forum-forum dunia. Selain itu, tokoh tersebut juga dituntut memiliki aksesibilitas dan elektabilitas yang tinggi, khususnya terhadap DPR dan pasar. Pergantian ini harus dilakukan secepatnya, yakni dalam sepekan hingga dua pekan ini," kata dia.
Sri Adiningsih menjelaskan, calon Menteri Keuangan dinilai harus merupakan figur yang memiliki kapasitas lebih tinggi, handal dan dikenal di kalangan internasional. "Pekerjaan Menteri Keuangan tidak hanya masalah otoritas fiskal dan moneter dalam negeri, tetapi juga skala yang lebih luas, yaitu perekonomian global," ujarnya.
Dia mengakui, stabilitas perekonomian Indonesia secara umum pada 2005-2008 belakangan ini cukup bagus di tengah adanya goncangan ekonomi global. Namun, dalam 10 tahun terakhir masih gagal meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan tidak mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Karena itu, ia menilai masih terbuka ruang untuk meningkatkan pertumbuhan, dengan catatan berbagai kebijakan publik dan politik tidak justru menjadi penghambat perekonomian. (Indra/Andrian)